Tramu Sejarah
Tuesday, 29-1-2008 | 5:24 WIB | Komentar | Kategori: Gagasan
SEJARAH mencatat, rezim otoriter akan melahirkan manusia-manusia liar, manusia yang ingin mereguk kebebasan sepuas-puasnya, manusia-manusia yang ingin melakukan ‘ekseprimen’, manusia yang ingin menampilkan dirinya, manusia-manusia yang tamak alias serakah terhadap kekuasaan.
KECENDERUNGAN itu telah kita saksikan di era kekinian. Masing-masing manusia berlomba-lomba menampilkan dirinya untuk mencari dan merebut kursi kekuasaan di panggung politik lokal maupun nasional.
Ketika kran demokratisasi dibuka, lahirlah puluhan bahkan ratusan partai politik. Partai yang notabene sebagai jembatan untuk meraih kursi kekuasaan seakan menjadi dewa yang ‘disembah’ bahkan dielus-elus agar segera aktif menjadi mesin supercepat lalu menghasilkan kepentingan finansial.
Salah satu buktinya, panggung politik nasional pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru, sebagian besar didominasi wajah-wajah baru. Mereka yang tadinya tiarap alias tak berani bicara ketika rezim otoriter berkuasa, mulai bermunculan bak jamur di musim hujan.
Sementara motor-motor reformasi yang rajin menggoyang-goyang kursi kekuasaan Soeharto, tercabik-cabik. Ada yang berhasil meraih kursi kekuasaan dengan menggunakan kecerdasannya, ada pula yang terpinggirkan karena kurang cerdas alias tak pandai bersiasah.
Di sisi lain, ada juga pejuang reformasi yang tidak mau tampil dan sibuk menghidupi anak istrinya dengan membuka usaha jasa sablon. Kelompok-kelompok ini hanya ingin menjadi penonton dan tetap konsisten pada perjuagannya.
Berbicara reformasi, saya teringat seorang sahabat saya. Ia seorang doktor cukup ternama. Hampir setiap hari kami berdiskusi dengan kekuatan-kekuatan yang menginginkan reformasi. Pendek kata, tidak ada waktu untuk tidak mengatur strategi. Targetnya tetap satu… pembaharuan dan perubahan!
Tatkala kursi kekuasaan Soeharto berhasil dijatuhkan, muncul pilihan: mau tampil atau tetap menjadi ‘herder’ buat penguasa baru? Bingung… dan binggung. Bagi kelompok-kelompok oportunis, mereka mampu menempatkan diri atau pandai membaca peluang di masa transisi untuk mendapatkan kursi kekuasaan.
Lagi-lagi saya tertawa melihat perilaku mereka. Beberapa rekan saya –juga bergelar doktor– yang tadinya bermain di pinggiran dan agak ‘banci’ dalam mengritik Soeharto, tiba-tiba mencuat di depan publik beberapa hari menjelang rezim Soeharto runtuh. Ia menyibukkan diri bergabung bersama para demonstran di Senayan, untuk mengambil keuntungan.
Ada juga kelompok-kelompok oportunis lainnya yang selama ini berurusan dengan proyek kanan-kiri. Mereka juga pandai membaca peluang. Suatu hari, mereka sengaja mengundang saya untuk mempresentasikan peta kekuatan politik nasional pasca tumbangnya rezim Orde Baru.
Setelah saya jelaskan secara komprehensif –partai yang bakal berpeluang memenangkan pemilu– ternyata ada udang di balik batu. Beberapa bulan setelah itu, mereka ramai-raai masuk ke sebuah partai cukup besar. Jadilah, mereka anggota DPR RI terhormat dan menjadi publik figur.
Ironisnya, ketika kekuasaan berhasil diraihnya, kepentingan-kepentingan sempit menjurus kepada vested interest, terasa lebih dominan dibanding menyuarakan aspirasi rakyat. Lagi-lagi saya hanya tersenyum. Watak… dan watak… Itulah manusia.
Sama halnya yang dilakukan rekan saya lainnya. Ia pengamat politik cukup ternama dan kerap tampil di televisi. Beberapa bulan pasca jatuhnya Soeharto, ia mengajak saya ke suatu tempat. “Saya berjanji… Saya tidak mau miskin. saya ingin jadi orang kaya.” katanya.
Mendengar penjelasan itu saya hanya berkomentar pendek. “Silakan… hidup adalah memilih dan memilih. Jika tu obsesi yang ingin Anda raih… mongo-mongo saja. Apalagi saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali hanya ingin melihat negeri ini mau dibawa kemana oleh mereka yang merindukan reformasi? Saya juga ingin melihat sampai sejauh mana konsistensi mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.”
Waktu terus berjalan. Rekan saya, terus menerus bergerilya, menyusup kesana-kemari memanfaatkan momentum. Herannya, ia tidak mau tampil di panggung politik, tetapi hanya memanfaatkan masa transisi untuk kepentingan finansial belaka.
Alhasil, suau hari ia datang menemui saya. Sebuah kunci BMW dibanting di depan saya. Ia mempersilakan saya mencoba mobil barunya. Lagi-lagi saya hanya mengatakan, “Hidup adalah memilih dan memilih…” saya ogah menyentuh apalagi melihat mobil BMW yang harganya ratusan juta itu.
BEBERAPA hari ini, rekan-rekan saya yang dulu kerap mengobrak-abrik Soeharto dan rajin meneriakkan reformasi, mengirimkan SMS. Intinya, ia mengajak rakyat untuk terus bergerak mengkritisi sakitnya Soeharto yang terus diekspos oleh media.
Saya tak bergeming. Saya diam dan ogah menjawab SMS-nya. Saya benar-benar trauma dengan apa yang dinamakan inkonsistensi –terjebak pada kepentingan sesaat dan hanya berpikiran sempit.
Jika pikiran-pikiran sempit itu masih ada di otak para elit, saya tidak bisa membayangkan mau kemana negeri ini akan dibawa? Indonesia, bukanlah milik segelintir orang. Indonesia harus tetap ada untuk selama-lamanya. Tugas manusia yang waras adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan negaranya agar ke depan lahir bocah-bocah yang memiliki intelektual mampu menjadi pemimpin-pemimpin visioner dan bukan ecek-ecek.
Memang Kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru, terasa lebih mengedepankan pendekatan pembangunan ekonomi dibanding pendekatan demokrasi. Soeharto tahu pasti, kegagalan Soekarno dalam memimpin negeri ini akibat kran demokratisasi yang terlalu dibuka seluas-luasnya. Rakyat bebas berbicara, rayat juga berhak mendapat pelajaran politik dari dirinya melalui pangung-panggung pertemuan terbuka di berbagai kesempatan.
Tapi Soekarno lalai. Pemikiran-pemikirannya terhadap demokratisasi tak sebanding lurus dengan intelektual yang dimiliki rakyatnya yang notabene ketika itu hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana mungkin intelektual mereka bisa dibentuk, kalau urusan perut saja masih kembang kempis.
Berangkat dari kegagalan Soekarno memanage perekonomian nasional itulah, Soeharto lalu membuat strategi. Ia lebih mengedepankan pembangunan ekonomi dibanding demokratisasi. Upaya ‘penkerdilan’ partai-partai berhasil dilakukan. Upaya pembungkaman terhadap rakyat melalui kekuatan militer, berjalan seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ekonomi. Stabilitas keamanan seakan menjadi entry point untuk mempermulus Repelita.
Praktis selama 32 tahun berkuasa, rakyat hanya dicekoki pembangunan fisik, bukan mental apalagi pengisian otaknya –pembangunan intelektual terhadap anak-anak bangsanya, justru terabaikan. lalu mana yang benar, apakah demokatisasi lebih didahulukan atau pembangunan ekonomi dikesampingkan?
Terserah… para pemimpin bangsa yang saat ini kita percaya untuk membawa kapal Indonesia menuju lautan lepas… Kita tungu saja, akankah kapal ini mampu mendarat di sebuah pulau nan elok dengan ikan yang berdesis dan kembang warna-warni? Jangan-jangan sebaliknya, kita terus bertanya: kapankah kita akan berlabuh? (achmad subechi)
