ACHMAD SUBECHI

KOLOM MARISSA: Tarakan 30 Tahun Kemudian

Sunday, 27-7-2008 | 6:15 WIB | 1 Komentar | Kategori: wanita

Oleh: Hj Marissa Haque Fawzi SH Mhum/Kandidat Doktor

SETELAH 30 tahun berselang, Tarakan memberikan kejutan luar biasa. Selain dipenuhi bangunan beragam yang baru dari batu, Tarakan juga mulai kehilangan kehijauan hutan bakau. Hutan bakau dulunya sempat mendominasi. Ia bagaikan selimut zamrud saat pesawat Pelita Air Service Pertamina Foker 28 yang saya tumpangi landing di Bandara Juata, Tarakan.

Kembali datang ke Tarakan, Kalimantan Timur atas undangan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) yang disponsori Walikota Tarakan Jusuf SK. Masa tugas Jusuf SK sudah dua periode dan sebentar lagi akan habis.

Saya memberikan talk selama dua jam non-stop secara tandem disusul dr Ngurah SPOG mengenai “Perempuan dan Kesejahteraannya.” Saya khusus mengungkapkan mengenai UU No 23/ 2004 mengenai PKDRT (Perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Konkritnya, banyak masyarakat perempuan Kalimantan Timur, khususnya Tarakan yang masih belum faham tentang seluruh hak yang selama ini sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan dari negara. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui seluruh kewajibannya semata. Dialog interaktif berlangsung sangat meriah, seru, hangat, dan akrab.

Dokter Ngurah ternyata cukup menarik saat memberikan pemaparan yang sebagian besar dipenuhi pertanyaan dari floor bagaimana caranya ‘mamku’ suami agar tetap setia dan tidak perlu berpologami.

Dari Tarakan, memakai Mandala Air Service, saya satu pesawat dengan Pak Jusuf SK dan istrinya. Sedangkan, saya bersama Menik –aspriku– menuju Jakarta dan transit di Balikpapan. Seperti biasa setiap ke Balikpapan saya selalu mampir di dua tempat.

Pertama saya mampir di rumah tempat saya dilahirkan, tepatnya di daerah Klandasan, Gunung Dubbs, Jalan Saparua No 21, Balikpapan. Di halaman depan rumah itu, ada pohon buah Markisa. Di situlah, ari-ariku ditanam oleh kedua orang tua saya.

Senin (21/7) sore, aku sengaja datang kembali ke tempat itu bersama beberapa rekan-rekan dari redaksi Tribun Kaltim. Ketika melangkahkan kaki ke rumah itu, rasanya ada kenangan terindah terbangkitkan kembali, terutama saat-saat saya masih kecil, bermain-main di halaman rumah.

Kedua, seperti biasanya saya sengaja melangkahkan kaki ke kantor Tribun Kaltim. Kebetulan sahabat lama saya bernama Achmad Subechi, kini menjadi Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim. Sebelumnya ketika ia masih bertugas menjadi Kepala Biro Persda (Kelompok Koran-koran Daerah Kompas Gramedia), saya juga kerap bertandang ke kantornya, berdiskusi tentang apa saja hingga dinihari.

Kemarin, Mas Bechi, ketika saya hubungi via handphone, ia masih berada di kantor Jakarta. Tapi demi menghidupkan tali silaturrahmi, Senin (21/7) siang, ia sengaja terbang ke Balikpapan untuk bertemu dengan saya.

Lalu kami bertemu di kantornya, mendiskusikan berbagai hal terutama menyangkut problem-problem yang dihadapi bangsa ini ke depan. Diskusinya seru, termasuk mengenai seluruh penyelenggaraan Pilkada di tanah air dan Pilkada yang masih sedang hangat dibicarakan di Kalimantan Timur.

***

SEBENTAR lagi Pilpres 2009 digelar. Hampir seluruh masyarakat politik di Indonesia –elite politik– berlomba-lomba memenuhi ‘syahwat’ atau ambisi duniawinya dengan melakukan berbagai macam cara. Ujung-ujungnya adalah meraih kursi kekuasaan, sekedar memenuhi ambisi. Lagi-lagi konkritnya, ambisi meraih jabatan tertentu – baik sendiri-sendiri (individu) maupun bersama partai politik pengusungnya.

“Apa sih yang kalian cari? Kalau sekadar kursi kekuasaan, lalu setelah itu lahir kepentingan-kepentingan finansial, terus mau apalahgi? Paling setelah berkuasa, anda akan mempunyai rumah mewah dan mobil termahal. Setelah itu, mau apalagi? Itulah dunia… Kenapa semua manusia memburunya? Buat saya harta dan jabatan itu terlalu kecil untuk diraih… Terpenting bagaimana hidup kita ini bermakna untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain,” kata Mas Bechi.

Ada satu hal yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan saya jadi merinding, ketika Mas Bechi bercerita bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudan dan tanggung jawabnya sangat berat.

Kata dia, apalagi menjadi seorang presiden yang memimpin dua ratus lima puluh juta lebih manusia. “Andai saja ada 10 persen dari jumlah itu ternyata setiap hari tidak bisa makan, maka mau tidak mau sang pemimpinlah yang bertanggung jawab. Merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Sama dengan jabatan walikota atau bupati. Apakah mereka tahu kalau ada rakyatnya yang tidak bisa makan?” tambahnya.

Diskusi menyinggung juga mengenai benang merah seperti yang ditulis Dr Denny Indrayan SH dari UGM. Dalam tulisannya disebutkan bahwa Indonesia adalah negeri Mafioso Hukum. Ancam-mengancam, boikot-memboikot, banyaknya aturan dari pusat yang tidak didengar daerah, merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging.

Inilah ujian luar biasa bagi pemimpin nomor 1 (presiden) dan 2 (wakil presiden) di negeri ini. Kalau kita tarik –benang merah– tujuan kita sebagai kalifatullah hidup yang hanya sebentar di dunia ini untuk apa? Apa tujuan kita sebenarnya? Apakah seluruh jabatan dan kekayaan akan dibawa mati dan dapat menyogok malaikat?

Misalnya, pemimpin di level bawah — lurah dan camat– ketika meninggal dunia, pasti dan sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, terkait tindak tanduknya selama memimpin rakyatnya.

Dapat dibayangkan, bagaimana seorang presiden, anggota DPR RI dan para pejabat tinggi negara lainnya? Saya kira sama. Ini menyangkut amanah. Suara rakjyat itu sama dengan suara Tuhan. So… kalau menipu rakyat, apalagi mengambil hartanya rakyat, konsekuensinya berat.

Ke depan, mari kita semua bersama-sama melihat bagaimana akhir dari ‘sinetron’ Pilkada Kalimantan Timur. Kita semua berharap agar berjalan damai dan tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, sejak awal saat saya menemani salah satu pasangan kandidat mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran, saya sempat mengacungkan tangan dan bertanya kepada Ketua Pokja KPUD Pilkada Kalimanatan Timur. “Kenapa kok Ketua KPUD tidak ada, padahal ini adalah hari pertama pendaftaran?”

Ketua Pokja KPUD Pilkada Kaltim yang kebetulan seorang perempuan spontan menjawab bahwa hal itu tidak perlu dan cukup diwakilkan saja, sudah sah. Hati saya seketika itu berkata, masalahnya bukan soal sah atau tidak sahnya.

Bicara etika dan fatsoen Pilkada, alangkah lebih terhormatnya apabila seorang Ketua KPUD sebagai sahibut bait (yang punya hajat/cara) hadir menyambut para tamu resmi peserta Pilkada. Ah… sudahlah, itu bagian dari nmasa lalu.

Terpenting, doa saya dari lubuk hati yang paling dalam saat melakukan lawatan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, agar tangan Allah benar-benar turun dan membimbing seluruh masyarakat di Kaltim dengan memberikan pemimpin terbaik yang diridhoi-Nya. Kedua, saya berharap KPUD Kaltim tidak perlu memperpanjang daftar ‘dosa’ dengan melakukan kesalahan tidak penting hanya untuk kepentingan sesaat (vested interest) maupun kelompoknya.

Ketiga, tidak ada lagi permainan dagang sapi hukum dengan membolak-balik UU sebagai hierarchi tertinggi dan berlaku umum — UU 32/2004– telah disepakati dan dipakai sejak diawal Pilkada Kaltim. Menurut pandangan saya, tidak diperlukan Pilkada putaran kedua yang disebut-sebut menghabiskan dana sebesar Rp 96 miliar. Dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk mebiayai anak yatim, kaum miskin, dan pembangunan gedung sekolah, termasuk biaya rekonservasi lingkungan hidup yang dirusak dengan sengaja oleh oknum birokrat jangka pendek dari kelompok tertentu. (*)